Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 pasal 3 ayat 1 yang
menyatakan bahwa “Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap
sebagian atau seluruh aktiva berwujud yang terletak atau berada di Indonesia,
dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan yang
merupakan objek pajak”.
